SALAH satu inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meningkatkan dan memudahkan investasi adalah mempermudah perizinan. Bahkan, di tahun 2024 ini, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi membuat kebijakan semua pelayanan telah digabung menjadi satu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
“Tidak ada lagi di masing-masing OPD. Perizinan hanya ada satu, di DPMPTSP. Investor bila mau mengurus izin di satu tempat, kalau mengalami kesulitan, juga dilakukan di satu tempat,” kata Wali Kota Eri beberapa waktu lalu.
Wali Kota Eri menerangkan, pengubahan regulasi ini bertujuan untuk memotong rantai birokrasi yang terlalu panjang. Dia berencana menuangkan aturan baru ini ke dalam peraturan wali kota (Perwali).
Sementara draf Perwali kini sudah ada di meja Wali Kota Eri, dam tinggal menunggu ditandatangani untuk segera direalisasikan. “Kebijakan ini, realisasi perizinan bisa menjadi cepat,” tegasnya.
Selain memangkas birokrasi, Wali Kota Eri juga ingin memangkas pelayanan aplikasi hanya menjadi lima. Yaitu, aplikasi yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, pelayanan publik, kemiskinan, dan pengaduan.
“Tidak ada aplikasi lain-lainnya. Ini semua terkoneksi antara satu dengan lainnya. Dengan model-model seperti ini (digitalisasi), maka akan mempercepat penyelesaian masalah,” jelasnya.
Menurutnya, reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan peningkatan investasi di Kota Surabaya. Terlebih visi Wali Kota Eri menyoroti masalah kemiskinan dan investasi
“Karena ini berhubungan dengan stunting, pengangguran dan segala macam. Tapi kalau investasi, terkait dengan pembangunan, sehingga saya harus memberikan kepastian kepada seluruh investor di Surabaya bahwa perizinan sudah pasti,” paparnya.
Bukan hanya fokus pada kemiskinan dan investasi, dia mengungkapkan tahun ini akan mempercepat pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk). Ia mencontohkan mengurus KTP, Kartu Keluarga (KK), dan akta kematian, harus bisa dilayani dalam tempo singkat.
Ia juga menjelaskan bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan tahun ini justru memudahkan dan terkontrol dengan baik. “Mengontrolnya gampang, kalau ada salah yo nang kene (ya di sini, DPMPTSP). OPD juga fokus pada programnya, kalau di bidang pendidikan, ya fokus pendidikan. Cipta karya fokus pada tata ruang, agar tidak terpecah dengan adanya perizinan,” terangnya.
Wali Kota Eri juga menegaskan bahwa rencana kebijakan itu sudah diajukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) RI Abdullah Azwar Anas, serta jajaran Kemenpan-RB, dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
“Alhamdulillah konsep ini saya ajukan dan ternyata itu diperbolehkan, yang perizinan pasti jalan di tahun ini,” pungkasnya.
