KETUA DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono mendukung pelaksanaan program bantuan pendidikan "Satu Keluarga Miskin (Gamis) Satu Sarjana". Saat ini program tersebut terus diperkuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Ia menilai, program ini membuat pemkot bisa meningkatkan anak-anak yang berstatus sarjana bisa mengangkat perekonomian keluarganya. Menurutnya, program ini sejalan dengan program yang disusun pemerintah.
“Pemkot Surabaya memperhatikan pendidikan anak-anak muda, terutama dari kalangan tidak mampu. Saya mengapresiasi terobosan kebijakan yang baik itu,” kata Awi-sapaan Adi Sutarwijono di ruang kerjanya beberapa waktu lalu.
Cak Awi menyebut kebijakan mencetak satu sarjana yang memprioritaskan pada keluarga miskin merupakan bukti, bahwa pemerintah terus hadir. Setidaknya bisa memastikan tercapainya hak masyarakat luas dalam mendapatkan akses pendidikan.
“Diharapkan anak-anak muda, sebagai generasi penerus dapat mengubah nasib keluarganya di masa yang akan dating,” urai mantan jurnalis itu.
Tak hanya itu, pria yang juga politisi PDI Perjuangan itu optimistis bahwa program yang dijadwalkan mulai dibuka pada Mei 2024, menjadi solusi mengatasi kemiskinan dan pengangguran.
Terlebih, perguruan tinggi maupun lembaga vokasi yang digandeng juga diprioritaskan memiliki jaringan dengan perusahaan maupun lembaga. “Pendidikan itu membuka cakrawala pengetahuan, modernisasi, dan membuka berbagai kesempatan-kesempatan yang lebih baik di masa depan,” ia menjelaskan.
Pada tahap awal pelaksanaan program "Satu Gamis Satu Sarjana", pemkot membuka kuota bagi 200 orang. Para calon penerima bantuan harus melalui tahapan verifikasi.
Ketika dinyatakan lolos atau berstatus penerima, maka seluruh biaya pendidikannya hingga lulus bangku perguruan tinggi sepenuhnya ditanggung Pemkot Surabaya.
Oleh karena itu, Cak Awi memastikan DPRD Kota Surabaya akan terus mengawal perkembangan program "Satu Gamis Satu Sarjana". Sehingga ke depan program ini bisa tepat sasaran.
“DPRD Kota Surabaya terus menjalankan tugas pokok dan fungsi, yakni kewenangan di bidang penganggaran, legislasi, dan pengawasan. Kami bahas di ruang-ruang rapat DPRD serta melakukan pengawasan di lapangan,” ia memungkasi.
