Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan seluruh Kepala Puskesmas se-Kota Surabaya untuk melakukan evaluasi layanan kesehatan masyarakat. Rapat ini bertujuan mendengarkan langsung terkait pelaksanaan program kesehatan, seperti BPJS, program satu ambulance satu kelurahan, dan program satu RW satu nakes, serta masalah lainnya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Akmarawita Kadir, menyatakan bahwa rapat ini menjadi kesempatan untuk menggali kendala Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan.
“Kami ingin mendengar langsung berbagai persoalan yang muncul di lapangan, karena selama ini komunikasi dengan warga sering terbatas pada laporan sehingga terkadang kurang cair,” ujar Akmarawita Kadir usai rapat.
Politisi Partai Golkar ini mengungkapkan rasa syukur karena hearing tersebut menghasilkan banyak masukan, terutama terkait program BPJS, satu ambulance satu kelurahan, dan satu RW satu nakes.
“Alhamdulillah, banyak masukan yang konstruktif. Permasalahan yang ada akan kami koordinasikan dengan dinas terkait, terutama Dinas Kesehatan,” tambahnya.
Terkait program BPJS, Akmarawita menyoroti kendala komunikasi antara warga, Puskesmas, Kelurahan, dan rumah sakit. Menurutnya, meskipun SOP sudah jelas, masalah sering muncul karena komunikasi yang tidak lancar.
“Kami akan memperlancar komunikasi terkait aktivasi BPJS agar tidak ada kesan bahwa Puskesmas menghalangi warga,” ujarnya.
Akmarawita juga menjelaskan bahwa masalah muncul dari Dispendukcapil, terutama terkait status domisili warga yang tidak tetap, KTP ganda, atau BPJS yang tidak aktif.
“Puskesmas seringkali menjadi korban dari masalah ini. Sebetulnya, aktifasi BPJS memerlukan verifikasi dari Dispendukcapil dan Dinas Sosial,” terangnya.
Terkait program satu RW satu nakes, Akmarawita mengungkapkan adanya kendala di fasilitas, khususnya ruang Balai RW yang digunakan untuk pelayanan kesehatan.
“Banyak Balai RW yang ruangannya belum memadai untuk program ini. Beberapa juga masih meminta waktu karena ruangannya digunakan untuk kegiatan lain,” kata Akmarawita.
Selain itu, faktor lain adalah balai RW yang terletak di perumahan elit dan jarang digunakan untuk kegiatan kesehatan.
Akmarawita Kadir menegaskan bahwa pelaksanaan program kesehatan untuk masyarakat harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang cukup dan fasilitas yang memadai. “Kami terus evaluasi agar program satu RW satu nakes dapat berjalan optimal,” pungkasnya.
