Sebanyak 22.935 Warga Pelayan Masyarakat telah tercover BPJS Ketenagakerjaan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, secara simbolis menyerahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada sejumlah perwakilan Warga Pelayan Masyarakat, di Halaman Balai Kota Surabaya, Rabu (11/9/2024).
Program ini merupakan upaya Pemkot Surabaya dalam memberikan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) kepada Warga Pelayan Masyarakat, yang terdiri dari beberapa profesi.
Sedikitnya 22.935 profesi Warga Pelayan Masyarakat meliputi, 300 hafidz, 2.229 modin, 1.595 marbot, 46 penjaga makam, 73 pendamping TB, 16 pendamping HIV, 42 pendamping ibu hamil, 4 pendamping ibu hamil TB, dan 508 petugas makam desa.
Selanjutnya, 136 penjaga depo, 135 pemilah sampah di TPS 3R, 18 pemilah sampah B3, 315 satgas PPA (Penanganan Masalah Perempuan dan Anak), 108 satgas PKBM (Pusat Krisis Berbasis Masyarakat), 1.880 kader tim pendamping keluarga, dan 14.232 pendidik keagamaan.
Kemudian, 417 pendidik kesetaraan, 238 tenaga perbaikan rumah tidak layak huni, 596 KTPR (kelompok teknis perbaikan rumah), 4 tenaga pelayanan umum pengelola rusun, 29 instruktur rumah anak prestasi, dan 11 instruktur kampung anak negeri.
Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan bahwa warga Kota Pahlawan telah tercover BPJS Kesehatan. Hal ini membuat warga bisa berobat gratis menggunakan KTP Surabaya. Namun, ketika ada hal-hal di luar kesehatan, seperti kecelakaan saat bekerja, Pemkot Surabaya berkomitmen memberikan perlindungan jaminan sosial.
“Semua warga yang ber-KTP Surabaya dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, seperti RT/RW, LPMK, KSH, marbot, modin, dan profesi lain, kami berikan BPJS Ketenagakerjaan. Kami berusaha melindunginya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, agar mendapat pengobatan lebih cepat,” kata Wali Kota Eri.
Dengan demikian, Warga Pelayan Masyarakat sudah mendapat perlindungan baik dari BPJS Kesehatan maupun dari Ketenagakerjaan. Wali Kota Eri membeberkan bahwa Pemkot Surabaya tidak bisa mengcover semua warga yang tinggal di Surabaya. Terlebih warga non-Kota Pahlawan.
Ia juga tak bisa membatasi orang yang ingin pindah menjadi KTP Surabaya. Tetapi warga yang pindah harus menandatangani surat pernyataan, bahwa tidak meminta atau mendapat bantuan dari Pemkot Surabaya.
“Sehingga saya bisa membahagiakan warga Surabaya dulu. Saya berharap Warga Pelayan Masyarakat sudah tercover merasa lebih aman saat menjalankan tugas,” bebernya.
Hingga saat ini, sebanyak 65.313 Warga Pelayan Masyarakat atau 100 persen mendapat perlindungan penuh BPJS Ketenagakerjaan. Di antaranya, 27.804 Kader Surabaya Hebat (KSH), 3.925 tenaga pendidik PAUD, serta 10.649 Ketua RT, Ketua RW, dan Ketua LPMK. Pada kesempatan ini, Pemkot Surabaya melangkah lebih jauh dengan memperluas perlindungan ketenagakerjaan kepada 22.935 Warga Pelayan Masyarakat.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga melindungi 19.393 Non ASN melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dengan demikian total kepesertaan yang tercover BPJS Ketenagakerjaan mencapai 83 ribu lebih.
“Siapa pun yang mau bergerak untuk masyarakat Surabaya, yang mau ikut bergabung di KSH, Bunda PAUD, dan lainnya silahkan. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, Pemkot Surabaya ingin menghormati kelompok-kelompok yang membantu pemkot melayani masyarakat,” terangnya.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu menginginkan, Kota Pahlawan bisa memanfaatkan layanan kesehatan seperti di negara tetangga. Ia mencontohkan Singapura yang mampu menanggung kecelakaan dan rumah sakit.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Timur, Hadi Purnomo menyampaikan bahwa pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Kota Surabaya. Yakni piagam Penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik I dengan Kategori Pertumbuhan Universal Coverage Jamsostek Segmen Penerima Upah Periode Desember 2021 sampai dengan Agustus 2024 di Provinsi Jawa Timur.
“Karena memang peningkatannya semula 61 ribu (Warga Pelayan Masyarakat dan Non ASN), bertambah 22 ribu (Warga Pelayan Masyarakat). Sekarang sudah 83 ribu lebih selama 2023 sampai 2024. Ini terbaik se-Jawa Timur untuk coverage penerima upah,” kata Hadi Purnomo.
Hadi Purnomo menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Eri atas komitmen Pemkot Surabaya yang terus memberikan jaminan sosial kepada warganya. Menurutnya, ini jarang terjadi dan baru ada di tahun 2023-2024.
“Akselerasinya cukup besar, total ada 83 ribu. Artinya Pemkot Surabaya sudah melindungi penduduknya,” ujar dia.
Hadi sangat menghormati ambisi Wali Kota Eri, yang menargetkan semua warganya bisa terkaver BPJS Kesehatan maupun Ketenagakerjaan tahun 2027 mendatang.
