Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan universal health coverage (UHC) Award dari BPJS Kesehatan. Penghargaan ini merupakan komitmen pemkot dalam memastikan setiap warganya mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa hambatan finansial.
Penghargaan UHC Award, diterima Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya Nanik Sukristina, yang hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam acara yang berlangsung di Krakatau Grand Ballroom TMII, Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).
Acara UHC Award 2024 ini dihadiri Wakil Presiden RI K.H. Ma’ruf Amin, yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy.
Dalam sambutannya, Wapres RI K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan data dari BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024. Di mana jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 276 juta jiwa atau 98 persen dari total penduduk Indonesia.
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran, sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga dan seluruh pemerintah daerah (pemda),” kata Wapres RI.
Wapres juga menerangkan bahwa ada sebanyak 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota penerima UHC Award tahun 2024. Menurutnya, penghargaan ini menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi pemrintah daerah dalam mewujudkan UHC dengan cakupan kepesertaan program JKN minimal 95 persen dari total penduduk.
“Saya harap penghargaan ini menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh,” tuturnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa penghargaan UHC Award 2024 ini sebagai bentuk apresiasi pemkot di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan UHC.
“Juga berkomitmen mendukung program JKN serta mendorong, memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya untuk mencapai UHC, sekaligus mempertahankan kembali tahun 2024 ini,” kata Ali Ghufron.
Sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Ali Ghufron menyatakan bahwa tahun ini, realisasi cakupan UHC Indonesia telah mencapai 98 persen dari total penduduk Indonesia.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan program JKN, sebagai salah satu program strategis nasional,” ujarnya.
Sebelumnya, Wali Kota Eri Cahyadi menyatakan bahwa Pemkot Surabaya telah menggelontorkan anggaran lebih dari Rp500 miliar per tahun untuk program berobat gratis bagi seluruh warga ber-KTP Surabaya. Anggaran itu sebagai komitmen pemkot menyediakan jaminan kesehatan melalui program UHC.
“Sejak April 2021 lalu, warga Surabaya cukup menunjukkan KTP saat berobat di rumah sakit yang bekerja sama dengan pemkot. Warga ber-KTP Surabaya sudah bisa mendapat pelayanan kesehatan,” kata Wali Kota Eri.
Hingga saat ini sudah ada 226 Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) di Surabaya yang telah bekerjasama dengan pemkot dalam program UHC. Ratusan Fasyankes ini terdiri atas 45 rumah sakit, 14 klinik utama, 104 klinik pratama, 63 puskesmas.
Melalui program UHC, Wali Kota Eri berharap derajat kesehatan warganya lebih meningkat. Tak hanya itu, program ini diharapkan dapat meringankan kondisi finansial masyarakat Kota Pahlawan.
