Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi mengumpulkan semua kepala sekolah SDN dan SMPN se-Kota Surabaya di SDN Ketabang Kali Senin (5/8/2024) pagi, secara hybrid. Wali Kota Eri mengecek permasalahan pembelian buku pendamping melalui koordinator kelas (Korlas) yang sempat mencuat di SDN Ketabang Kali.
Wali Kota Eri menegaskan bahwa semua sekolah SD dan SMP negeri di bawah naungan Pemkot Surabaya tidak diperbolehkan menarik biaya atau pungutan dengan alasan apapun.
“Ini pertemuan kepala SD dan SMP negeri seluruh Surabaya. Saya tegaskan bahwa tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh anak-anak dengan dalih apapun,” tegas Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri mengatakan, dalam pembelajaran terdapat buku teks utama (buku wajib) dan buku teks pendamping. Buku teks utama dipinjamkan gratis pemerintah. Adapun buku teks pendamping tidak diwajibkan untuk dimiliki, sifatnya penunjang untuk memperkaya pengetahuan siswa.
Wali Kota Eri mengatakan, perbedaan kepemilikan buku teks pendamping jangan sampai menimbulkan kecemburuan. Langkah tegas ini untuk menghindari segala kemungkinan terburuk. Sekaligus menekan diskriminasi sosial yang bisa memunculkan bullying.
Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu juga mendorong para guru agar lebih kreatif menerapkan pembelajaran. Sehingga, anak tidak perlu membeli buku penunjang lain di luar yang sudah diberikan pemerintah.
“Buku wajib itu ada. Sebenarnya bisa gurunya beli satu buku teks pendamping, bisa juga download dari platform Merdeka Belajar. Kemudian ditaruh layar besar supaya semua muridnya bisa melihat. Kalau ingin memperkaya ilmu, gurunya juga harus berinovasi, kolaborasi dengan komite. Jangan praktis jual buku pendamping ke siswa,” tambahnya.
Mengantisipasi kejadian uang pembelian buku teks pendamping terulang, Wali Kota Eri meminta kepala sekolah SDN dan SMPN untuk membuat surat pernyataan. “Jangan buat anak-anak kita tersakiti dengan sistem yang ada. Tidak boleh ada tarikan iuran,” jelasnya.
Pada kesempatan ini Wali Kota Eri juga menegaskan tidak boleh membebani siswa dengan biaya tinggi untuk keperluan yang berkaitan pendidikan. Sebut saja wisuda, rekreasi, hingga kebutuhan mendesak lainnya.
Bahkan rekreasi ke luar kota bisa diganti dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah di Kota Pahlawan. Toh Surabaya juga memiliki banyak spot wisata pendidikan, seperti rumah kelahiran Bung Karno dan museum lainnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik), Yusuf Masruh memastikan permasalah tunggakan uang pembelian buku teks pendamping tiga siswa di SDN Ketabang Kali sudah selesai. Ke depan, Dispendik Kota Surabaya juga akan lebih memetakan pola komunikasi orang tua dan sekolah agar berjalan berdampingan.
“Sekolah punya banyak elemen, ada siswa, guru dan wali murid. Misalnya, korlas punya harapan untuk putra dan putrinya, hal ini nanti yang akan dipetakan pola komunikasinya agar berjalan lebih baik,” kata Yusuf.
Ia juga berharap agar masing-masing wali murid bisa mengesampingkan ego untuk kepentingan pendidikan putra dan putrinya. Yusuf tidak menampik masalah ini demi masa depan anak agar ke depan memiliki masa depan cemerlang.
Sebelumnya, dugaan tunggakan uang pembelian buku pendamping tiga siswa di SDN Ketabang Kali bermula adanya pembelian buku mata pelajaran pendamping agama untuk siswa kelas 6. Buku pendamping mata pelajaran agama kemudian dibeli melalui Korlas.
“Ketika ada pengadaan buku pendamping, ada tiga siswa yang tidak membeli buku. Karena ketiganya tidak membeli, Korlas tidak memberikan buku itu,” Yusuf menambahkan.
Sebenarnya, lanjut Yusuf, ketiga orang tua dari masing-masing siswa bersedia membeli buku. Akan tetapi muncul miss komunikasi, yang berujung munculnya permasalahan ini di media sosial.
“Semuanya sudah diatasi. Komunikasi sudah diperbaiki. Jadi bukan ada masalah dengan pihak sekolah. Seperti yang saya sampaikan, komunikasi akan diperbaiki lagi,” pungkasnya.
