Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya siap menjalankan program makan bergizi gratis mulai tahun 2025. Saat ini dispendik tengah mempersiapkan berbagai hal untuk memastikan kesiapan seluruh SD dan SMP, baik negeri maupun swasta.
Kepala Dispendik Surabaya, Yusuf Masruh, menyatakan bahwa persiapan untuk program ini sudah matang, berkat hasil uji coba yang dilakukan di lima sekolah dasar sejak Juli hingga November 2024.
Uji coba tersebut dilaksanakan di SD Negeri Klampis Ngasem III /512, SD Negeri Menur Pumpungan, serta tiga sekolah tambahan, yaitu SD Negeri Wonorejo V/316, SD Negeri Lidah Kulon IV, dan SD Negeri Margorejo V/407.
Yusuf menambahkan, program makan bergizi gratis akan berjalan mulai tahun depan. “Alhamdulillah, kami sudah melakukan uji coba dan memiliki role model di lingkungan sekolah. Pak Wali Kota menekankan agar lingkungan sekolah dekat dengan UMKM,” kata Yusuf pada Selasa (26/11/2024).
Dengan begitu, Dispendik berencana menggandeng UMKM sekitar sekolah untuk memproduksi makanan bergizi, yang akan didistribusikan melalui kerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Dinkopumdag) Surabaya.
Untuk menyusun menu, Dispendik Surabaya akan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, memastikan menu tersebut mencakup empat sehat lima sempurna, seperti yang diuji coba di lima sekolah dasar.
Menu akan terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah, dan susu. Selain itu, Dispendik juga akan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
“Para pelajar akan bertanggung jawab mendistribusikan makanan kepada teman sekelas, memastikan kebersihan dengan mencuci tangan, membuang sampah, dan mengingatkan teman-teman untuk berdoa sebelum makan,” jelas Yusuf.
Pembiasaan perilaku positif diharapkan dapat membentuk karakter siswa, misalnya dengan membuang sampah makanan ke tempatnya agar lingkungan tetap bersih.
Selanjutnya, Dispendik Surabaya menunggu arahan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dikdasmen) mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dispendik telah menghitung anggaran yang diperlukan untuk program ini, yang diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun, dengan biaya produksi makanan senilai Rp15.000 per hari per siswa. Total siswa yang akan dilayani adalah 252.632 siswa SD/MI dan 116.759 siswa SMP/Mts.
Yusuf menjelaskan bahwa sekolah-sekolah non-muslim telah mempersiapkan model katering di kantin karena sistem full-day school, meskipun mereka masih menunggu arahan dari kementerian. Sementara itu, Dispendik Surabaya telah menyiapkan beberapa role model untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Yusuf berharap kolaborasi dengan PT Gojek Tokopedia (GOTO), yang sebelumnya terlibat dalam uji coba program, dapat kembali dilanjutkan untuk mendukung distribusi makanan. “Sekolah sudah menyiapkan sistem distribusi, dan beberapa telah bekerja sama dengan Gojek,” tambahnya.
