PELAYANAN di klinik investasi milik Pemerintah Kota Surabaya menarik minat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam kunjungan yang dilakukan itu KemenPANRB melihat layanan bebas korupsi di jajaran pemerintah tingkat kota-kabupaten pada, Rabu (3/4/2024).
Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto, melihat pelayanan di Klinik Investasi, termasuk mengecek Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang diberikan pemerintah pusat.
“Kami memiliki program RB (reformasi birokrasi) yang ditujukan untuk mereformasi satu pemerintahan. Memang layanan ini butuh waktu lama, di satu sisi masyarakat ingin segera merasakan perubahan. Nah, salah satu layanan ini diberi nama program zona integritas WBK dan WBBM, sebagai miniatur reformasi birokrasi,” kata Erwan.
Dalam kunjungan ke Klinik Investasi itu untuk melihat layanan di dalamnya, apakah sudah memenuhi predikat WBK. Hasilnya, seluruh prosedurnya dan mekanisme masyarakat dalam mendapatkan izin investasi sangat transparan.
Tentu hal ini memudahkan masyarakat mengontrol, apabila ada potensi korupsi. Inilah sebenarnya tujuan kami untuk memberikan predikat WBK,” Erwan menambahkan.
Kemen PANRB ingin membangun banyak WBK di Indonesia. Hanya saja, saat ini daerah yang punya unit pelayanan dan mendapatkan predikat WBK dan WBBM masih sangat terbatas. Mayoritas hanya diperoleh kementerian, lembaga, dan juga di level provinsi.
“Ke depan, kami berharap Kota Surabaya bisa menjadi percontohan, bahkan bisa menjadi tempat belajar tentang WBK dan WBBM bagi daerah lainnya. Terutama Indonesia Timur. Tentu ini sangat membantu Kemen PANRB membangun WBK dan WBBM di pemerintah daerah, khususnya di kabupaten dan kota yang jumlahnya masih sangat terbatas,” kata dia.
Ia memastikan Kemen PANRB terus mendorong daerah-daerah bisa belajar ke Kota Surabaya. Dorongan itu selalu disampaikan ketika ada tamu dari berbagai daerah, baik untuk konsultasi maupun urusan RB, Sakip, dan zona integritas.
“Agar distribusi lebih merata dan lebih banyak, kami mendorong untuk melihat praktik di Kota Surabaya. Kalau di Kemen PANRB itu kan lebih banyak teori, sedangkan di Surabaya sudah praktik. Nah, kami mendorong teman-teman di berbagai daerah untuk belajar ke kabupaten atau kota yang sudah mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” bebernya.
Erwan menilai Kota Surabaya memiliki banyak sisi positif, dan sangat sering dijadikan percontohan. Terlebih Indeks Reformasi Birokrasinya berpredikat A (Sangat Baik), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2023 juga sudah A (memuaskan), dan beberapa unit pelayanannya mendapatkan predikat WBK maupun WBBM.
“Setelah mendapatkan predikat ini, Kota Surabaya harus bisa membantu kami, seperti orang tua dan anak. Ketika anaknya sudah mentas, ya diharapkan si anak bisa membantu orang tuanya menularkan ilmu ke daerah lain,” Erwan menjelaskan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan mengaku bersyukur, karena Kota Pahlawan diberi kepercayaan membantu daerah lain di Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan Agus Purwanto bahwa Surabaya menjadi contoh yang sudah ada.
“Selama satu tahun ini, banyak daerah-daerah di Indonesia ini yang bekerja sama dengan Surabaya. Banyak yang ingin mencontoh penerapan Sakip dan RB di Kota Surabaya. Alhamdulillah apa yang sudah kami lakukan bisa diduplikasi daerah-daerah lain,” pungkasnya.
